visi katak kecil

MATERI EVALUASI FASILITASI PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL 2011

PENGALOKASIAN KEGIATAN DBHCHT

PERAN DAN FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA PEMBINAAN

PERAN DAN FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA PEMBINAAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

By. Drs. Budy Hermawan ,MSi

Sat.Pol. PP Kota Sukabumi

Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, image yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Sat Pol PP sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Polisi Pamong Praja (Pol PP) tidak lain dan tidak bukan, karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum.

PERDA NO 5 tahun 2000 tentang Ijin Trayek

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang                               :

PERDA NO 4 TAHUN 2008

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 2008

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pengaturan reklame perlu penyelenggaraan reklame yang memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang …….

- 2 -

PERDA NO 9 TAHUN 2000 TENTANG IJIN GANGGUAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 9 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang                               :

PERDA NO 10 TAHUN 2000 TENTANG RPH

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 26 2003 SERI C – 1

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang                               :

PERDA NO 8 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PKL

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 8 2007

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang                               :

PERDA NO 4 TAHUN 2004 TENTANG MINUMAN BER ALKOHOL

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR  4 TAHUN 2004

TENTANG

PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL

WALIKOTA SUKABUMI

Menimbang                    :

PERDA NO 4 TAHUN 1994 TENTANG IMB

LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

 SUKABUMI

NOMOR 11 TAHUN 1994

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

DALAM WILAYAH KOTAMDYA DAERAH

TINGKAT II SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI

Menimbang                               :

PERDA NO 2 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 42 2004 SERI E – 5

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang                               :

Sejarah Pembentukan Pol. PP

Berikut Sejarah Terbentuknya Polisi Pamong Praja Sat Pol PP
Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah.

Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

* Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
* Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah

KEGIATAN DBHCHT 2011

Kegiatan Operasi Spanduk

Revisi Renstra Sat.Pol PP Kota Smi

REVISI

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2008 S/D 2013

Instansi            : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SUKABUMI

Visi                  : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG TENTRAM DAN TERTIB                    BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

Misi                 : 1. Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota untuk                                                         mewujudkan   ketentraman dan ketertiban umum

    2. Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Kepolisian, Penyidik     Pegawai        Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur terkait lainnya ;

    3. Meningkatkan pengawasan terhadap  Masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan/atau  Peraturan Walikota

SK Kasat Pol. PP ttg Revisi Renstra

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

                                                       SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

                    Jl. Lettu Bakri . No.19 Telp. (0266) 221082   Kota Sukabumi

          

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA SUKABUMI

NOMOR :   10    TAHUN 2011

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SUKABUMI TAHUN 2008-2013

Permen PAN Nomor 11 Tahun 2007

PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/ 11/M.PAN/08/2007
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Permendagri Nomor 38 Tahun 2010

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DASAR POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan membentuk perilaku Polisi Pamong Praja perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja;
		b.	bahwa ketentuan Pasal 16 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengamanatkan persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;

PROGRAM DBHCHT 2011

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN FASILITAS PEMBERANTASAN

BARANG KENA CUKAI ILEGAL

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA SUKABUMI

JL. Lettu Bakri No. 19 Telp. (0266) 221082 Kota Sukabumi

PHOTO BERSAMA PRAJA WIBAWA

VISI DAN MISI SAT.POL PP KOTA SUKABUMI

SOTK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SUKABUMI