Minggu, 25 September 2011

PERDA NO 5 tahun 2000 tentang Ijin Trayek

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang                               :











Mengingat                                 : 
a.






b.




1.





2.




3.




4.




5.




6.





7.




8.




9.




10.



11.





Bahwa izin Trayek angkutan Penumpang Umum
Di wilayah Kota Sukabumi yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingat II Sukabumi Nomor 6 tahun 1985, sebagimana telah diubah dengan Perturan Daerah Kotamadya daerah tingkat II Sukabumi Nomor 4 tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;

Bahwa sehubungan dengan huruf a di atasm pengaturan trayek perlu diterapkan kembali dengan Peraturan Daerah.




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum cara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun  1992 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun  1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun1993 tentang  bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan 

Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun 1985 tentang penunjukan Pegawai negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 7 seri D-5).





Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :    PERATURAN DAERAH TENTANG TRAYEK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
                                     
a.




b.

c.





d.




e.



f.



g.



h.






i.




j.



k.


l.




m.

n.




Daerah adalah Kota Sukabumi.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah:

Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan  terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya:

Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah;

Izin Trayek adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang Menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;


Rute Trayek adalah jalan-jalan yang harus dilalui oleh angkutan penumpang umum dari setiap trayek;


Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah dlam rangka pemberian izinkepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber dyaa alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian alam;

Retribusi izin trayek adalah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah;

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menetukan besarnya jumlah retribusi yang terutang:

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda


Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnyayang

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnyayang selanjutnya dapat di singkat SKRDB adalah surat keputusan yang menetukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan






BAB II
JARINGAN TRAYEK DAN RUTE TRAYEK
Pasal 2


Jaringan trayek yang ada di daerah terdiri atas :
a.
Angkutan Kota

NO
JARINGAN TRAYEK
KODE TRAYEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

BHAYANGKARA- LEND-I
BHAYANGKARA- LEND-II
BHAYANGKARA- LEND-I.A
BHAYANGKARA- LEND-II.A
LEMBUR SITU-JL. TIPAR GEDE
LEMBUR SITU – PABUARAN/DAYEUH LUHUR
LEMBUR SITU-BENTENG-AR.HAKIM
CIKUNDUL-SANTIONG.JL.TIPAR GEDE
CIKUNDUL-CICADAS-JL.TIPAR GEDE
KOLABERES – PASUNDAN
BAROS-JL. TIPAR GEDE
NANGGELENG – JL. STASIUN TIMUR
CIBUNGUR-NANGGELENG-JL STASIUN TIMUR
SELAKASO-SELAAWI-JL STASIUN TIMUR
SUBANG JAYA-JL STASIUN TIMUR
BTN.BAROS- JL STASIUN TIMUR
CIKEONG-JL. OTISTA- JL STASIUN TIMUR
TEGALWANGI-CARINGIN NGUMBANG-JL. TIPAR GEDE
PASUNDAN-KOLABERES
CIGUNUNG-PASAR PELITA
LEMBUR SITU – SEJAHTERA - CEMERLANG
BABAKAN JAWA-MERBABU-PASAR  PELITA

14
15
14A
15A
03A
03B
03.B
20
21
03.C
25
27
27.A
01.A
01.C
01.B
25.A
03.E

03.F
08.A
03.D
08.B






b.
Angkutan Perkotaan

NO
JARINGAN TRAYEK
KODE TRAYEK

1
2
3
4
5
6
7



CISAAT-SUKABUMI
SUKARAJA-SUKABUMI
GOALPARA-SUKABUMI
TERMINAL LEMBURSITU-CIKEMBANG
TERMINAL LEMBURSITU-CIKEMBAR
SELABINTANA - SUKABUMI
BOGOR - SUKABUMI


08
01
04
19
18
10
-



Pasal 3



Penetapan Setiap rute Trayek sebagimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini, yang merupakan  bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4



Untuk Pelayanan kepada masyarakat Kepala Daerah dapat menambah dan mengubah jaringan trayek dan rute trayek sebagaimana di maksud pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan daerah ini, dengan keputusan Kepala Daerah.



BAB III
IZIN TRAYEK
Pasal 5
   

(1)



(2)

(3)


(4)


(5)
Setiap orang atau badan yang mengusahakan angkutan penumpang umum yang seluruh trayeknya berada di daerah diwajibkan mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

Satu izin trayek diberikan untuk satu kendaraan angkutan penumpang umum

Izin trayek diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya

Untuk Pengawasan Izin trayek setiap kendaraan umum dilengkapi dengan kartu Pengawasan yang masa berlakunyua 1 (satu) tahun.

Daftar ulang kartu pengawasan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.



Pasal 6

Izin trayek dicabut apabila :
a.







b.


c.



d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.
Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagai berikut :
1.       Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin Trayek
2.       Mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak laik jalan;
3.       Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
4.       Tidak meminta pengesahan dari pejabat pemebri izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan.

Tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

Pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusahaan angkutan;

Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;

Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi

Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;

Melanggar ketentuan tarif yang berlaku;

Tidak melaksanakan daftar ulang dua kali berturut-turut;

Izin trayek dipindahtangankan;

Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam izin;

Dikembalikan oleh pemegang izin atas permohonan sendiri.
.


BAB IV
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama retribusi Izin Trayek di pungut di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek.

Pasal 8


Objek Retribusi adalah pelayanan atas pemberian Izin Trayek oleh pemerintah Daerah



Pasal 9
(1)


(2)
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan Wajib Retribusi.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 10

Setiap pemberian Izin trayek dan Daftar Ulang Izin trayek diwajibkan membayar Izin trayek dan Daftar Ulang Izin trayek.


BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 11



Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Izin Trayek yang diberikan, jenis angkutan penumpang umum, dan kapasitas penduduk.


BAB VI
PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

(1)



(2)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin Trayek.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi biaya administrasi, biaya survey Lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.


BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13
Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus membayar retribusi yang struktur dan besarnya tariff di tetapkan sebagi berikut :
(1)








(2)



(3)
Struktur besarnya tarif retribusi adalah :

a.     Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 10 s.d 15 orang sebesar Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah);
b.     Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 16 s.d 25 orang sebesar Rp. 150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
c.      Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 ke atas sebesar Rp. 200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Besarnya Tarif Retribusi Daftar Ulang Izin Trayek dan Kartu Pengawasan
a.       Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 10 s.d 15 orang sebesar Rp. 50.000.00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
b.     Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 16 s.d 25 orang sebesar Rp. 75.000.00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
c.      Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 ke atas sebesar Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah);



BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1)



(2)
Tata cara pemungutan retribusi dilkaukan oleh petugas pemungut pada Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalandengan memberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk bukti pembayaran.

Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 15

Retribusi di pungut di wilayah daerah tempat izin Trayek diberikan

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

(1)



(2)
Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDB, STRD pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Penagihan Retribusi dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi mengalami keterlambatan Daftar Ulang sebagaimana di maksud pada pasal 6 ayat (5) Peraturan daerah ini, dikenakan Sanksi Administrasi sebesar 5% (Lima Persen) setiap bulan dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung satu bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1)




(2)
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 10, dan pasal 13 Peraturan Daerah ini, dipidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5000.000 (Lima Juta Rupiah).

Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat(1) ini adalah pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 19
(1)


(2)
































(3)
Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan atau Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
a.       Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
b.       Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
c.        Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tidak pidana di bidang retribusi daerah;
d.       Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokeumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
e.        Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.        Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
g.        Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksan identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.       Memotret seseorang yang berkaitan dengan tidak pidana retribusi daerah ;
i.         Memanggil untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.         Menghentikan penyidikan;
k.       Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

Penyidik sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 ahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 6 tahun 1985 tentang Izin Trayek Angkutan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Sukabumi









Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Maret 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA
S U K A B U M I,

cap.ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR
Pada tanggal 20 Maret 2000
WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI




LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2000 NOMOR 06 SERI B-4






LAMPIRAN                         : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
                                                  NOMOR              : 5 TAHUN 2000
                                                  TENTANG          : IZIN TRAYEK



A.        RUTE  TRAYEK  ANGKUTAN  UMUM


NO
JARINGAN TRAYEK
KODE TRAYEK
1
2
3

1



2



3




4




5


6



7




8



9



10


11



12



13




14




15




16




17





18




19




20




21




22



23

JL. BHAYANGKARA-JL. JEND.SUDIRMAN-JL. VETERAN I-JLVETERAN II-JL. RE.MARTADINATA-JL.SILIWANGI-JL R. SYAMSUDIN. S.H. – JL. BHAYANGKARA

JL. BHAYANGKARA – JL. RS. BUNUT – JL. SILIWANGI – JL. R.E MARTADINATA – JL. PERINTIS KEMERDEKAAN – JL. AR. RAHMAN HAKIM – JL.  BHAYANGKARA.

JL. BHAYANGKARA – JL. KABANDUNGAN – JL. PARUNG SEAH – JL. KOPENG – JL. KARAMAT – JL. BHAYANGKARA – JL JEND. SUDIRMAN – JL. VETERAN  I – JL. VETERAN  II – JL. RE. MARTADINATA – JL. SILIWANGI – JL. RUMAH SAKIT – JL. BHAYANGKARA.

JL. BHAYANGKARA – JL. KARAMAT – JL. BHINEKA KARYA – JL. PARUNG SEAH – JL. KABANDUNGAN – JL. BHAYANGKARA – JL SURYAKENCANA – JL. SILIWANGI – JL. RE. MARTADINATA – JL. A. YANI – JL. A.R RAHMAN HAKIM – JL BHAYANGKARA.

TERMINAL LEMBUR SITU – JL. PELABUAN – JL. TIPAR – JL. OTISTA – JL. TIPAR GEDE – TERMINAL LEMBUR SITU.

TERMINAL LEMBUR SITU – JL. PELABUAN – JL. PAJAGALAN – JL. NYOMPLONG – JL.PABUARAN –JL DWIKORA – JL. PALABUAN -  TERMINAL LEMBUR SITU.

TERMINAL LEMBUR SITU – JL. PELABUAN – JL. PAJAGALAN – JL. NYOMPLONG – JL. LETTU BAKRIE TERUSAN – JL AR. HAKIM – JL TAMAN BAHAGIA – JL PABUARAN – JL DAYEUH LUHUR – JL PALABUAN – JL TERMINAL LEMBUR SITU.

JL BALANDONGAN – JL LIO – JL PRAMUKA – JL. PELABUAN – JL. TIPAR – JL. OTISTA – JL. TIPAR GEDE – JL. PELABUAN – JL. PRAMUKA – JL. LIO – JL. BALANDONGAN.

JL. CIKUNDUL – JL. SANTIONG – JL. MERDEKA – JL. PELABUAN – JL. TIPAR – JL. OTISTA – JL. TIPAR GEDE – JL PELABUAN – JL. MERDEKA – JL. SANTIONG – JL. CIKUNDUL.

JL. CICADAS – JL. MERDEKA – JL. PELABUAN – JL. TIPAR – JL. OTISTA – JL. TIPAR GEDE – JL. PELABUAN – JL. MERDEKA – JL CICADAS.

JL. KOLA BERES – JL. PELABUAN – JL. PAJAGALAN – JL. LETTU SOBRIE – JL. PASUNDAN – JL. NYOMPLONG – JL. PABUARAN – JL. DAYEUH  LUHUR – JL KOLA BERES.

ARAH JUBLEG – JL. BAROS – JL. R. DIDI SUKARDI – JL. OTISTA – JL. TIPAR GEDE – JL. JL PALABUAN – JL. PEMUDA – JL. R. DIDI SUKARDI – JL. BAROS – JL. ARAH JUBLEG.

PERUM NANGGELENG – JL. JL PELDA SURYANTA – JL. OTISTA – JL. GUDANG – JL. RE. MARTADINATA – JL. ZAENAL JAKSE – JL. STASIUN TIMUR – JL. STASIUN  BARAT – JL. PELABUAN – JL. PELABUAN – JL. PEMUDA – JL. PELDA SRYANTA – PERUM NANGGELENG.

CIBUNGUR – JL. CIANDAM – JL R.A. KOSASIH – JL. SILIWANGI – JL. RE. MARTADINATA – JL. ZAENAL JAKSE – JL. STASIUN TIMUR – JL. STASIUN  BARAT – JL. PELABUAN – JL. PEMUDA – JL. PELDA SURYANTA – CIBUNGUR.

JL SELA AWI – JL. CIANDAM – JL. R.A KOSASIH – JL. SILIWANGI – JL R.E MARTADINATA – JL. ZENAL JAKSE – JL. STASIUN TIMUR – JL. STASIUN BARAT – JL. TIPAR GEDE – JL. OTISTA – JL A. YANI – JL. R.A KOSASIH – JL. CIANDAM – JL SELAAWI.

JL SUBANG JAYA – JL . R.A KOSASIH – JL SILIWANGI – JL RE. MARTADINATA – JL. ZAENAL JAKSE – JL. STASIUN  TIMUR – JL STASIUN  BARAT – JL TIPAR GEDE – JL OTISTA – JL. A YANI – JL R.A KOSASIH – JL. SUBANG JAYA.

BTN BAROS – JL GARUDA – JL. SARASA – JL. PEMBANGUNAN – JL R.A KOSASIH – JL. SILIWANGI – JL. R.E MARTADINATA – JL. ZAENAL JAKSE – JL. STASIUN TIMUR – JL. STASIUN  BARAT – JL. PELABUAN – JL. TIPAR GEDE – JL. OTISTA – JL. A. YANI – JL. RA. KOSASIH- JL. PEMBANGUNAN – JL. SARASA – JL. GARUDA – BTN BOGOR.

JL. CIKUNDUL – JL. CIKEONG – JL. PROKLAMASI – JL. BAROS – JL. R DIDI  SUKARDI – JL. OTISTA – JL. TYIPAR GEDE – JL. PELABUAN – JL. PEMUDA -  JL. R. DIDI SUKARDI - JL.  BAROS – JL PROKLAMASI – JL. CIKEONG – JL. CIKUNDUL.

TEGALWANGI – JL. CARINGIN NGUMBANG – JL. BENTENG KIDUL – JL. TAMAN BAHAGIA – JL. NYOMPLONG – JL. PASUNDAN – JL. LETTU SOBRI – JL. PAJAGALAN – JL. NYOMPLONG – JL. TAMAN BAHAGIA – JL. BENTENG KIDUL – JL. CARINGIN NGUMBANG – TEGALWANGI. 

JL. KOLA BERES – JL. BENTENG KIDUL – JL. TAMAN BAHAGIA – JL. NYOMPLONG – JL. PASUNDAN – JL. LETTU SOBRI – JL. PAJAGALAN – JL. NYOMPLONG – JL. TAMAN BAHAGIA – JL. BENTENG KIDUL – JL. JL KOLABERES .

CIGUNUNG PERMAI – JL. KH.A. SANUSI – JL. JEND. SUDIRMAN – JL. VETERAN  I – JL. VETERAN  II – JL. PERINTIS KEMERDEKAAN – JL. YULIUS USMAN – JL. LETTU BAKRIE TERUSAN – JL. AR. HAKIM – JL. KH.A. SANUSI – JL. CIGUNUNG PERMAI.

TERMINAL LEMBUR SITU – JL. PELABUAN II – JL. SEJAHTERA – JL. CEMERLANG – JL. TEGAL PADUL (PP).


BABAKAN JAWA – JL KH.A. SANUSI – JL. JEND. SUDIRMAN – JL. VETERAN  I – JL. VETERAN  II – JL. RE. MARTADINATA – JL. PELITA – JL. PASAR PELITA  – JL. YULIUS USMAN – JL. LETTU BAKRIE – JL. LETTU BAKRI TERUSAN – JL.AR. HAKIM – JL. JEND. SUDIRMAN – JL. KH.A. SANUSI – BABAKAN JAWA. 

14



15



14A




15A




03


03B



03.B




20



21.A



21


03.C



25



27




27.A




01.A




01.C




01.B





25.A




03.E




03.F




08.A




03.D



08.B


B.        RUTE TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN

NO
JARINGAN TRAYEK
KODE TRAYEK

1











2




3




4


5


6



7


A.      MASUK DARI ARAH CISAAT – JL. KH.A. SANUSI – JL. JEND. SUDIRMAN – JL VETERAN  I – JL. VETERAN  II – JL. RE. MARTADINATA – JL ZAENAL JAKSE – JL. STASIUN TIMUR – JL. PASAR PELITA – JL. PASAR CIWANGI – JL. YULIUS USMAN – JL. LETTU BAKRIE – JL. LETTU BAKRIE TERUSAN – JL. AR. HAKIM – JL. JEND. SUDIRMAN – JL. KH. A. SANUSI – KE ARAH CISAAT.
B.       MASUK DARI ARAH CISAAT – JL. KH.A. SANUSI – JL. JEND. SUDIRMAN – JL VETERAN  I – JL. VETERAN  II – JL. PERINTIS KEMERDEKAAN – JL. YULIUS USMAN – JL. LETTU BAKRIE – JL. JEND. SUDIRMAN – JL. KH.A. SANUSI – KE ARAH CISAAT.


MASUK DARI ARAH SUKARAJA – JL RA. KOSASIH. JL. SILIWANGI. – JL. RE. MARTADINATA – JL. ZAENAL JAKSE – JL. STASIUN TIMUR – JL. STASIUN BARAT – JL. PELABUAN – JL. TIPAR GEDE – JL. OTISTA – JL. A. YANI – JL. RA. KOSASIH – JL. KE ARAH SUKARAJA

MASUK DARI ARAH GOAL PARA – JL. RA. KOSASIH – JL. SILIWANGI – JL. RE. MARTADINATA – JL. ZAENAL JAKSE – JL. STASIUN TIMUR. – JL. STASIUN BARAT – JL. PELABUHAN  II – JL. TIPAR GEDE – JL. OTISTA – JL. A. YANI – JL. KE ARAH SUKARAJA.

MASUK DARI ARAH PELABUHAN RATU – JL. PELABUHAN – JL. TERMINAL LEMBUR SITU – JL. PELABUHAN KE ARAH CIKEMBANG.

MASUK DARI ARAH CIKEMBAR – JL. PELABUHAN – TERMINAL LEMBUR SITU – JL. PELABUHAN LE ARAH CIKEMBAR

MASUK DARI ARAH SELABINTA – JL. SELABINTANA – JL. SURYAKENCANA – JL. RE. MARTADINATA – JL. SILIWANGI – JL. SELABINTANA – JL. KE ARAH SELABINTANA

MASUK KE ARAH BOGOR – JL. KH. A. SANUSI – JL. JEND. SUDIRMAN – JL. VETERAN  I – JL. VETERAN  II – JL. PERINTIS KEMERDEKAAN – JL. A. YANI – JL. AR. HAKIM – JL. LH.A. SANUSI – KE ARAH BOGOR.

08



08







01




04




19


18


10



-

Pada tanggal 20 Maret 2000
WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
TRAYEK

I.  UMUM.            
Dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang Nomot 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Tingkat II Sukabumi Nomot 6 Tahun 1985 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 diatur dan disesuaikan kembali dengan Peraturan daerah ini.

Peraturan Daerah ini di sebut Peraturan Daerah tentang Trayek, yang termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Tujuan diterbitkannya Peraturan daerah ini, adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek, yang meliputi biaya administrasi, biaya survey lapangan, dan biaya transportasi dlam rangka pengendalian dan pengawasan, serta merupakan salah satu upaya untuk menggali dan memberdayakan sumber pendapatan asli daerah dari sector retribusi daerah. Sehingga dengan demikian dimungkinkan dapat mempercepat usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dalam dalam mewujudkan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang0Undang Nomor 22 Tahun 199 tentang pemerintahan Daerah.

Adapun fungsinya adalah agar pelaksanaan Peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Adapun ruang lingkup materi dari Peraturan daerah ini meliputi :
BAB I                    : Tentang Ketentuan Umum
BAB II                   : Tentang Jaringan Trayek Dan Rute Trayek
BAB IV                 : Tentang Izin Trayek
BAB V                   : Tentang Nama, Onjek, Subjek, dan Wajib Retribusi
BAB VI                 : Tentang Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB VII                : Tentang Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
BAB VIII              : Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
BAB IX                 : Tentang Tata Cara Pemungutan ;
BAB X                   : Tentang Wilayah Pemungutan
BAB XI                 : Tentang Tata Cara Penagihan;





II.   PASAL  DEMI  PASAL
Pasal 1 s.d Pasal 4
                                          Cukup Jelas.
Pasal 5
(1)     Yang dimaksud dengan Angkutan penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor  yang digunakan untuk angkutan penumpang umum yang diusahakan oleh perorangan atau badan.
Pasal 6 s.d Pasal 13
                                          Cukup Jelas.
Pasal 14
(1)     Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah tanda bukti pembayaran berupa barang quasiyang diterima oleh Wajib Retribusi sebagi tanda Pelunasan / pembayran atas jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.
(2)     Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Sukabumi

Pasal 15
Yang dimaksud dengan tempat Izin trayek diberikan adalah Wilayah Kota Sukabumi.

Pasal 16
(1)     Yang dimaksud dengan Retribusi Terutang adalah utang dari Wajib Retribusi atas pelayanan Retribusi Izin trayek yang telah diterimanya/diberikan oleh Pemerintah daerah.
(2)     Yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah upaya  yang dilakukan oleh petugas pemungut untuk menagih Retribusi Terutang yang harus dibayar/dilunasi oleh Wajib Retribusi.
      Pasal 17 s.d Pasal 22
                                  Cukup Jelas.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar